BANDA ACEH - Senin 25 Juni 2012, menjadi hari bersejarah bagi rakyat Aceh. Mendagri Gamawan Fauzi akan melantik pasangan dr Zaini Abdullah/Muzakir Manaf sebagai gubernur/wakil Gubernur Aceh periode 2012-2017 hasil Pilkada 9 April 2012 yang diusung Partai Aceh (PA).
Seperti diketahui, PA yang menaungi kedua pemimpin Aceh yang baru ini lahir sebagai sebuah konsekuwensi dari kesepahaman bersama (MoU) untuk menghentikan 30 tahun konflik bersenjata, antara Pemerintah RI dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yang ditandatangani di Helnsiki, Finlandia, 15 Agustus 2005.
Dengan latar belakang itu, maka tidaklah mengherankan jika banyak harapan digantungkan kepada pasangan ini. Kemarin, satu hari menjelang pelantikan mereka, Serambi menerima cukup banyak komentar dan harapan dari sejumlah kalangan di Aceh, maupun tingkat nasional.
Dari sejumlah harapan yang diturunkan dalam beberapa tulisan dan halaman berbeda edisi hari ini, dapat disimpulkan rakyat mengharapkan pasangan Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf, bersama kader PA lainnya yang duduk di Parlemen (DPR) Aceh, akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat Aceh.
“Dulu mereka mendeklarasikan perjuangan menuntut keadilan dan kesejahteraan dengan cara mengangkat senjata dan bergerilya. Kini keduanya berada di puncak kekuasaan, saatnya mereka mewujudkan impian kesejahteraan dan keadilan,” demikian antara lain inti harapan yang dihimpun dari sejumlah tokoh nasional dan Aceh.
Dalam catatan Serambi, pasangan dokter Zaini Abdullah dan pasangannya Muzakir Manaf, tercatat sebagai gubernur Aceh ke-23, sejak era Kemerdekaan RI. Dimulai oleh Teuku Nyak Arif (1945-1946) hingga terakhir dijabat oleh Irwandi Yusuf (2007-2012).(Lihat, Gubernur Aceh dari Masa ke Masa)
Teuku Nyak Arif adalah Pahlawan Nasional Indonesia. Selain menjabat residen/gubernur Aceh yang pertama periode 1945-1946, pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, saat Volksraad (parlemen) dibentuk, Teuku Nyak Arif merupakan wakil pertama dari Aceh sebagai anggota parlemen.
Keberadaan Aceh sendiri sudah dikenal sejak cukup lama, terutama sejak berdirinya Kerajaan Samudera Pasai yang didirikan oleh Meurah Silu (Meurah berarti Maharaja dalam bahasa Aceh). Raja ini segera berganti nama setelah masuk Islam dengan nama Malik al-Saleh dan meninggal pada tahun 1297. (sumber: wikipedia.org) Kerajaan Samudera Pasai yang sudah berdiri sebelum kekuasan Dinasti Usmaniyah di Turki (699 H-1341 H atau 1385 M-1923 M), tercatat sebagai kerajaan terbesar yang ada di wilayah Aceh kala itu.
Dalam perjalanannya, Kesultanan Samudera Pasai kemudian mengalami krisis, seiring menguatkan pengaruh Kesultanan Malaka. Namun, ketika Malaka jatuh ke tangan Portugis (1511), Aceh bangkit di bawah pimpinan Sultan Ali Mughayat Syah (1514-1528). Kerajaan Aceh ini kemudian dikenal dengan nama Aceh Darussalam dengan pusat di Kutaraja (Banda Aceh sekarang). Setelah Ali Mughayat Syah mangkat, kerajaan ini diteruskan oleh Sultan Salahuddin (1528-1537). Sultan Alauddin Riayat Syahal Kahar (1537-1568). Sultan Ali Riyat Syah (1568-1573). Sultan Seri Alam (1576). Sultan Muda (1604-1607). Sultan Iskandar Muda, gelar marhum mahkota alam (1607-1636).
Masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda ini merupakan masa-masa keemasan bagi Kerajaan Aceh Darussalam. Pada masa kepemimpinannya, Aceh berhasil memukul mundur kekuatan Portugis dari Selat Malaka. Kejadian ini dilukiskan dalam La Grand Encyclopedie bahwa pada tahun 1582, bangsa Aceh sudah meluaskan pengaruhnya atas pulau-pulau Sunda (Sumatera, Jawa, dan Kalimantan) serta atas sebagian tanah Semenanjung Melayu.
Selain itu Aceh juga melakukan hubungan diplomatik dengan semua bangsa yang melayari Lautan Hindia. Dalam catatan yang dipublikasi di www.wikipedia.org, Kerajaan Aceh di bawah Iskandar Muda menjalin hubungan diplomatik dengan sejumlah kerajaan besar dunia, seperti Inggris, Belanda, Utsmaniyah (Turki), Prancis, dan lain-lain.
Kerajaan Aceh mulai mengalami kemunduran sepeninggal Sultan Iskandar Thani. Hal ini disebabkan karena naiknya empat Sultanah berturut-turut sehingga membangkitkan amarah kaum Ulama Wujudiyah. Padahal, Seri Ratu Safiatudin Seri Ta’jul Alam Syah Berdaulat Zilullahil Filalam yang merupakan Sultanah yang pertama adalah seorang wanita yang amat cakap. Ia merupakan putri Sultan Iskandar Muda dan istri Sultan Iskandar Thani. Ia juga menguasai 6 bahasa, Spanyol, Belanda, Aceh, Melayu, Arab, dan Persia.
Saat itu di dalam Parlemen Aceh yang beranggotakan 96 orang, 1/4 di antaranya adalah wanita. Perlawanan kaum ulama Wujudiyah berlanjut hingga datang fatwa dari Mufti Besar Mekkah yang menyatakan keberatannya akan seorang wanita yang menjadi Sultanah. Akhirnya berakhirlah masa kejayaan wanita di Aceh.
Memori masa-masa keemasan, terutama pada masa kepemimpinan Iskandar Muda, inilah yang disebut-sebut ingin diulang kembali pada masa Pemerintahan Gubernur dr Zaini Abdullah dan Wakil Gubernur Muzakir Manaf. Apalagi, kader Partai Aceh yang mengusung mereka, menguasai mayoritas kursi di parlemen Aceh (DPRA).
Tidak hanya itu, dari 18 daerah yang melaksanakan pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2012 ini, kader yang diusung Partai Aceh menang di 8 kabupaten/kota. Mereka juga masih berpeluang menguasai sejumlah kabupaten lainnya yang akan melaksanakan pilkada dalam waktu dekat ini.
Bedanya dengan masa Kerajaan Aceh Darussalam, kini Aceh ingin bangkit secara mandiri, namun tetap dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), seperti yang telah berkali-kali ditegaskan oleh pasangan Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf, serta elit PA/KPA lainnya.(nal/si)
Gubernur Aceh
Dari masa ke masa
1. Teuku Nyak Arief (1945-1946)
2. Teuku Daud Syah (1947-1948)
3. Tgk Daud Beureueh (1948-1951)
4. Danu Broto (1951-1952)
5. Teuku Sulaiman Daud (1952-1953)
6. Abdul Wahab (1953-1955)
7. Abdul Razak (1955-1956)
8. Ali Hasjmy (1957-1964)
9. Nyak Adam Kamil (1964-1966)
10. H Hasbi Wahidi (1966-1967)
11. Muzakkir Walad (1967-1978)
12. Prof Dr A Madjid Ibrahim (1978-1981)
13. Eddy Sabhara (Pjs) (1981)
14. H. Hadi Thayeb (1981-1986)
15. Prof Dr Ibrahim Hasan (1986-1993)
16. Prof Dr Syamsudin Mahmud (1993-21 Juni 2000)
17. Ramli Ridwan (Pj. 21 Juni 2000-November 2000)
18. Abdullah Puteh (November 2000-19 Juli 2004)
19. Azwar Abubakar (Pj. 19 Juli 2004-30 Desember 2005)
20. Mustafa Abubakar (Pj. 30 Desember 2005-Februari 2007)
21. Irwandi Yusuf (8 Februari 2007-7 Februari 2011)
22. Ir H Tarmizi A Karim (Pj 8 Februari-25 Juni 2012)
23. Dokter Zaini Abdullah (2012-2017)
Seperti diketahui, PA yang menaungi kedua pemimpin Aceh yang baru ini lahir sebagai sebuah konsekuwensi dari kesepahaman bersama (MoU) untuk menghentikan 30 tahun konflik bersenjata, antara Pemerintah RI dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yang ditandatangani di Helnsiki, Finlandia, 15 Agustus 2005.
Dengan latar belakang itu, maka tidaklah mengherankan jika banyak harapan digantungkan kepada pasangan ini. Kemarin, satu hari menjelang pelantikan mereka, Serambi menerima cukup banyak komentar dan harapan dari sejumlah kalangan di Aceh, maupun tingkat nasional.
Dari sejumlah harapan yang diturunkan dalam beberapa tulisan dan halaman berbeda edisi hari ini, dapat disimpulkan rakyat mengharapkan pasangan Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf, bersama kader PA lainnya yang duduk di Parlemen (DPR) Aceh, akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat Aceh.
“Dulu mereka mendeklarasikan perjuangan menuntut keadilan dan kesejahteraan dengan cara mengangkat senjata dan bergerilya. Kini keduanya berada di puncak kekuasaan, saatnya mereka mewujudkan impian kesejahteraan dan keadilan,” demikian antara lain inti harapan yang dihimpun dari sejumlah tokoh nasional dan Aceh.
Dalam catatan Serambi, pasangan dokter Zaini Abdullah dan pasangannya Muzakir Manaf, tercatat sebagai gubernur Aceh ke-23, sejak era Kemerdekaan RI. Dimulai oleh Teuku Nyak Arif (1945-1946) hingga terakhir dijabat oleh Irwandi Yusuf (2007-2012).(Lihat, Gubernur Aceh dari Masa ke Masa)
Teuku Nyak Arif adalah Pahlawan Nasional Indonesia. Selain menjabat residen/gubernur Aceh yang pertama periode 1945-1946, pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, saat Volksraad (parlemen) dibentuk, Teuku Nyak Arif merupakan wakil pertama dari Aceh sebagai anggota parlemen.
Keberadaan Aceh sendiri sudah dikenal sejak cukup lama, terutama sejak berdirinya Kerajaan Samudera Pasai yang didirikan oleh Meurah Silu (Meurah berarti Maharaja dalam bahasa Aceh). Raja ini segera berganti nama setelah masuk Islam dengan nama Malik al-Saleh dan meninggal pada tahun 1297. (sumber: wikipedia.org) Kerajaan Samudera Pasai yang sudah berdiri sebelum kekuasan Dinasti Usmaniyah di Turki (699 H-1341 H atau 1385 M-1923 M), tercatat sebagai kerajaan terbesar yang ada di wilayah Aceh kala itu.
Dalam perjalanannya, Kesultanan Samudera Pasai kemudian mengalami krisis, seiring menguatkan pengaruh Kesultanan Malaka. Namun, ketika Malaka jatuh ke tangan Portugis (1511), Aceh bangkit di bawah pimpinan Sultan Ali Mughayat Syah (1514-1528). Kerajaan Aceh ini kemudian dikenal dengan nama Aceh Darussalam dengan pusat di Kutaraja (Banda Aceh sekarang). Setelah Ali Mughayat Syah mangkat, kerajaan ini diteruskan oleh Sultan Salahuddin (1528-1537). Sultan Alauddin Riayat Syahal Kahar (1537-1568). Sultan Ali Riyat Syah (1568-1573). Sultan Seri Alam (1576). Sultan Muda (1604-1607). Sultan Iskandar Muda, gelar marhum mahkota alam (1607-1636).
Masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda ini merupakan masa-masa keemasan bagi Kerajaan Aceh Darussalam. Pada masa kepemimpinannya, Aceh berhasil memukul mundur kekuatan Portugis dari Selat Malaka. Kejadian ini dilukiskan dalam La Grand Encyclopedie bahwa pada tahun 1582, bangsa Aceh sudah meluaskan pengaruhnya atas pulau-pulau Sunda (Sumatera, Jawa, dan Kalimantan) serta atas sebagian tanah Semenanjung Melayu.
Selain itu Aceh juga melakukan hubungan diplomatik dengan semua bangsa yang melayari Lautan Hindia. Dalam catatan yang dipublikasi di www.wikipedia.org, Kerajaan Aceh di bawah Iskandar Muda menjalin hubungan diplomatik dengan sejumlah kerajaan besar dunia, seperti Inggris, Belanda, Utsmaniyah (Turki), Prancis, dan lain-lain.
Kerajaan Aceh mulai mengalami kemunduran sepeninggal Sultan Iskandar Thani. Hal ini disebabkan karena naiknya empat Sultanah berturut-turut sehingga membangkitkan amarah kaum Ulama Wujudiyah. Padahal, Seri Ratu Safiatudin Seri Ta’jul Alam Syah Berdaulat Zilullahil Filalam yang merupakan Sultanah yang pertama adalah seorang wanita yang amat cakap. Ia merupakan putri Sultan Iskandar Muda dan istri Sultan Iskandar Thani. Ia juga menguasai 6 bahasa, Spanyol, Belanda, Aceh, Melayu, Arab, dan Persia.
Saat itu di dalam Parlemen Aceh yang beranggotakan 96 orang, 1/4 di antaranya adalah wanita. Perlawanan kaum ulama Wujudiyah berlanjut hingga datang fatwa dari Mufti Besar Mekkah yang menyatakan keberatannya akan seorang wanita yang menjadi Sultanah. Akhirnya berakhirlah masa kejayaan wanita di Aceh.
Memori masa-masa keemasan, terutama pada masa kepemimpinan Iskandar Muda, inilah yang disebut-sebut ingin diulang kembali pada masa Pemerintahan Gubernur dr Zaini Abdullah dan Wakil Gubernur Muzakir Manaf. Apalagi, kader Partai Aceh yang mengusung mereka, menguasai mayoritas kursi di parlemen Aceh (DPRA).
Tidak hanya itu, dari 18 daerah yang melaksanakan pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2012 ini, kader yang diusung Partai Aceh menang di 8 kabupaten/kota. Mereka juga masih berpeluang menguasai sejumlah kabupaten lainnya yang akan melaksanakan pilkada dalam waktu dekat ini.
Bedanya dengan masa Kerajaan Aceh Darussalam, kini Aceh ingin bangkit secara mandiri, namun tetap dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), seperti yang telah berkali-kali ditegaskan oleh pasangan Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf, serta elit PA/KPA lainnya.(nal/si)
Gubernur Aceh
Dari masa ke masa
1. Teuku Nyak Arief (1945-1946)
2. Teuku Daud Syah (1947-1948)
3. Tgk Daud Beureueh (1948-1951)
4. Danu Broto (1951-1952)
5. Teuku Sulaiman Daud (1952-1953)
6. Abdul Wahab (1953-1955)
7. Abdul Razak (1955-1956)
8. Ali Hasjmy (1957-1964)
9. Nyak Adam Kamil (1964-1966)
10. H Hasbi Wahidi (1966-1967)
11. Muzakkir Walad (1967-1978)
12. Prof Dr A Madjid Ibrahim (1978-1981)
13. Eddy Sabhara (Pjs) (1981)
14. H. Hadi Thayeb (1981-1986)
15. Prof Dr Ibrahim Hasan (1986-1993)
16. Prof Dr Syamsudin Mahmud (1993-21 Juni 2000)
17. Ramli Ridwan (Pj. 21 Juni 2000-November 2000)
18. Abdullah Puteh (November 2000-19 Juli 2004)
19. Azwar Abubakar (Pj. 19 Juli 2004-30 Desember 2005)
20. Mustafa Abubakar (Pj. 30 Desember 2005-Februari 2007)
21. Irwandi Yusuf (8 Februari 2007-7 Februari 2011)
22. Ir H Tarmizi A Karim (Pj 8 Februari-25 Juni 2012)
23. Dokter Zaini Abdullah (2012-2017)
Anda baru saja membaca artikel yang berkategori Berita Aceh
dengan judul Aceh Sambut Gubernur Ke-23. Anda bisa bookmark halaman ini dengan URL http://acehsky.blogspot.com/2012/06/aceh-sambut-gubernur-ke-23.html. Terima kasih!
Ditulis oleh:
Unknown - Selasa, 26 Juni 2012
